Sukabumi, TRANSMETRO News | Anggaran baru- baru ini menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan masyarakat seiring terbitnya kebijakan Presiden Prabowo yang dituangkan dalam Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Kebijakan ini dinilai oleh sebagian pihak sebagai langkah konkrit pemerintah dalam upaya perbaikan tata kelola keuangan negara.
Salah satu Aktivis Sukabumi, Arif Saepudin menilai efissiensi anggaran bagus untuk perbaikan tata kelola keuangan dan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
"Dengan adanya efisiensi ini, saya melihat bahwa pemerintah pusat sudah memberikan sebuah langkah konkrit dalam efisiensi dengan perencanaan serta pengelolaan anggaran dengan baik," ujar Arif
Lanjutnya, "sebagai salah satu contohnya, saya sangat setuju pemangkasan belanja alat tulis kantor yang dipangkas 90 persen sehingga menghemat anggaran Rp 44 triliun," ungkap Arif
Selanjutnya, ia mengatakan bahwa Inpres 1 Tahun 2025 tidak hanya berlaku untuk pemerintah pusat, akan tetapi pemerintah daerah pun harus siap untuk menjalankan Inpres tersebut.
"Sudah jelas tentang regulasi tersebut berlaku untuk pemerintah daerah juga, artinya kita pun harus melihat bagaimana postur anggaran di setiap SKPD di daerah kita (Kabupaten Sukabumi)," ujar Arif
Seperti diketahui, efisiensi anggaran pemerintah pusat terdapat 16 pos anggaran yang harus dipangkas sesuai dalam surat Nomor S-37/MK.02/2025 Mentri keuangan diantaranya:
-Alat Tulis Kantor (ATK) 90 persen
-kegiatan seremonial 56,9 persen
-rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen
-kajian dan analisis 51,5 persen
-diklat dan Bimbingan Teknis (Bintek) 29 persen
-honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen
-percetakan dan souvenir 75,9 persen
-sewa gedung, kendaraan, dan peralatan 73,3 persen
-lisensi aplikasi 21,6 persen
-jasa konsultan 45,7 persen
-bantuan pemerintah 16,7 persen
-pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen
-perjalanan dinas 53,9 persen
-peralatan dan mesin 28 persen
-infrastruktur 34,3 persen
-belanja lainnya 59,1 persen
"Setiap SKPD di Kabupaten Sukabumi harus mencermati secara seksama mengenai pengelolaan anggaran, tapi sangat disayangkan, masih banyak SKPD menganggarkan untuk makan dan minum rapat dengan nominal puluhan sampai ratusan juta rupiah. Tentunya hal ini berdampak terhadap pembangunan fisik untuk fasos dan fasum," ucap Arif
Lebih lanjut, Arif mengungkapkan bahwa perjalanan dinas dalam kota maupun luar kota pun harus dipangkas.
"Setiap SKPD harus mampu melakukan pemangkasan terhadap beragam kegiatan perjalanan dinas, karena kalau tidak hal ini akan menjadi beban APBD dan itu jelas tidak mengindahkan apa yang tertuang dalam Intruksi Presiden," kata Arif
Selain itu, biaya sewa gedung untuk rapat juga harus dipangkas karena menurutnya pagu anggaran untuk satu kali rapat di gedung menyerap anggaran terlalu besar hingga puluhan juta rupiah.
"lebih baik anggaran yang konsumtif dialokasikan terhadap sektor- sektor produktif, misalnya terhadap pembangunan infrastuktur seperti perbaikan jalan, perbaikan layanan kesehatan, perbaikan infrastuktur pendidikan, sektor pertanian, sektor pariwisata, dan lainnya ini tentu akan lebih bermanfaat," pungkas Arif
Reporter : Ardi Yakub | Redaktur : Wahyu
