Sukabumi, TRANSMETRO News | Dalam sistem pemerintahan yang ideal, Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya berfungsi sebagai pelayan masyarakat yang fokus menjalankan kebijakan publik dan administrasi negara. Namun, fenomena yang terjadi saat ini justru berkebalikan. Banyak ASN yang diduga terlibat dalam proyek pemerintahan, bukan dalam kapasitas pengawasan atau perencanaan, melainkan sebagai pemain langsung—mengurus proyek seolah mereka adalah kontraktor.
Fenomena ini menimbulkan berbagai persoalan serius. ASN yang seharusnya menjalankan tugas pokoknya justru sibuk mengurus proyek demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
Seperti halnya yang dilakukan salah satu oknum ASN dilingkungan Dinas tersebut berinisial D, ia bersama ASN lainnya diduga mengendalikan proyek atas arahan pimpinannya.
"Semua yang saya kerjakan atas perintah pimpinan," singkat D, saat dikonfirmasi di Kantor Disdagin Kabupaten Sukabumi.
Sementara, salah satu pengamat politik di Kabupaten Sukabumi, Ridwan, sangat menyayangkan apa yang dilakukan oknum ASN dilingkungan dinas tersebut. Menurutnya, keterlibatan ASN dalam proyek pemerintahan sering kali menimbulkan konflik. Pasalnya, mereka berada dalam birokrasi yang memiliki akses langsung terhadap informasi, kebijakan, dan anggaran.
"Jelas mereka (Oknum ASN) lebih diuntungkan karena memiliki akses langsung soal anggaran dan rencana proyek, dibanding kontraktor swasta. Dan hal ini tentunya membuka celah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dimana proyek diberikan kepada orang-orang tertentu, bukan berdasarkan kualitas, melainkan kedekatan dan kepentingan pribadi," Ujarnya.
Selanjutnya, Ridwan menegaskan, segala sesuatu yang terjadi di lingkungan Disdagin sepenuhnya tanggung jawab pimpinannya dalam hal ini kepala dinas.
"Maka dari itu, Kepala Dinasnya jangan lempar batu terus lari, hal ini harus menjadi tanggung jawab dia untuk melakukan pembenahan," Tegasnya mengakhiri.
Reporter : Ardi Yakub | Redaktur : Arif
